Fakta Mengenai Jerman 27
Dalam perjalanannya menuju demokrasi
berasas kebebasan dan sistem parlementer
yang berfungsi dengan baik,
Jerman mengalami banyak retakan
historis: mulai dari pembagian dalam
negara-negara kecil pada awal zaman
modern, gagalnya Revolusi Maret dan
Republik Weimar hingga ”lompatan
keluar dari sejarah“ oleh nasionalsosialisme.
Cita-cita kesatuan dan kebebasan,
pengertian yang telah dijunjung tinggi
sejak abad ke-19, tetap dipegang oleh
orang Jerman selama pembelahan
negaranya setelah Perang Dunia II.
Namun ”masalah Jerman“ baru dapat
diselesaikan dengan reunifikasi pada
tahun 1990.
Sejarah dan
Masa Kini
26 Fakta Mengenai Jerman
3
Fakta Mengenai Jerman 29
Reunifikasi
Dengan terjadinya penggulingan
secara damai di Jerman Timur
pada tahun 1989, penyatuan kembali
kedua negara Jerman semakin
mendekat. Sekitar pertengahan
tahun 1990 dimulailah perundingan
mengenai perjanjian penyatuan
di Berlin. Pada tanggal 3 Oktober
1990, RDJ menyatakan dirinya bergabung
dengan Republik Federal
Jerman berdasarkan Pasal 23
Undang-Undang Dasar RFJ. Pada
tanggal 2 Desember 1990 diselenggarakan
pemilihan umum
pertama yang menentukan anggota
parlemen federal, Bundestag,
untuk seluruh Jerman.
Oleh Heinrich August Winkler
MASALAH JERMAN SEMPAT bertahan 184 tahun. Hari jadinya tanggal
6 Agustus 1806, ketika kaisar terakhir Kerajaan Romawi Suci Bernasion
Jerman, Franz II, tunduk pada ultimatum Napoleon dan
meletakkan mahkota kerajaan, sehingga bubarlah “Reich Lama”.
Pemecahannya terjadi tanggal 3 Oktober 1990, saat Republik
Demokrasi Jerman (RDJ/Jerman Timur) dengan persetujuan keempat
negara yang pernah menduduki Jerman seusai Perang
Dunia II menyatakan dirinya bergabung dengan Republik Federal
Jerman. Dalam upacara kenegaraan di Gedung Filharmoni
Berlin waktu itu, Presiden Federal Richard von Weizsäcker mengungkapkan
makna historis reunifikasi itu dalam kalimat yang
patut dicatat dalam buku sejarah: “Tibalah sudah harinya,
seluruh Jerman untuk pertama kali dalam sejarah memperoleh
tempatnya yang lestari di dalam lingkungan negara-negara
Barat yang berasaskan demokrasi”.
Namun masalah Jerman tidak senantiasa timbul antara
tahun 1806 dan 1990. Pada era Kekaisaran Jerman yang berlangsung
dari tahun 1871 sampai 1918, tak seorang pun akan
sampai berbicara mengenai masalah Jerman yang perlu dipecahkan.
Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masalah
Jerman kembali muncul di permukaan paling lambat pada
tanggal 8 dan 9 Mei 1945, ketika Reich Jerman menyerah tanpa
syarat kepada negara-negara pemenang Perang Dunia II. Pembelahan
Jerman merupakan solusi sementara untuk masalah itu.
Pemecahannya yang final ialah penggabungan kedua negara
Jerman yang disertai pengakuan perbatasan negara menurut
letaknya pada tahun 1945. Dengan pengakuan menurut kaidah
28 Fakta Mengenai Jerman
Sejarah dan Masa Kini
3
Perpisahan dengan Masalah
Jerman – Perjalanan Panjang ke
Barat dalam Kilas Balik
Revolusi secara damai:
Tembok Berlin, simbol
pembelahan Jerman,
runtuh pada tanggal
9 November 1989
”Pesta Hambach“, 1832: titik puncak
oposisi golongan menengah
yang bergabung dalam
gerakan ”Pra-Maret“
Fakta Mengenai Jerman 31
Paulskirche, 1848
Antara Maret 1848 dan musim
panas 1849 terjadilah ”Revolusi
Maret“ di Jerman. Sifatnya pergerakan
warga ke arah demokrasi
dan kebangsaan, seperti yang berlangsung
pada saat yang sama di
berbagai kawasan lain di Eropa.
Gerakan itu merupakan percobaan
pertama untuk menciptakan
negara Jerman yang merdeka,
demokratis dan bersatu. ”Revolusi
Jerman“ itu memaksa dibentuknya
pemerintah-pemerintah liberal dan
dilaksanakannya pemilihan umum
untuk pembentukan dewan
konstituante nasional. Dewan itu
bersidang di Paulskirche (Gereja
Paulus) di Frankfurt am Main.
Sampai bulan Juli 1849, pergerakan
itu ditumpaskan oleh pasukan
raja-raja Jerman, kemudian
keadaan lama dipulihkan untuk
sebagian besar.
1789. Sebab orang Perancis telah memiliki negara kebangsaan,
biarpun sifatnya masih pramodern, yang ingin mereka tempatkan
di atas dasar yang sama sekali baru, yaitu kewargaan. Orang
yang menuntut persatuan dan kebebasan bagi bangsa Jerman
pada waktu itu, terlebih dahulu harus menentukan apa yang
akan termasuk dalam negara Jerman. Mula-mula parlemen pertama
yang dipilih secara bebas, Dewan Konstituante Nasional
yang bersidang di Paulskirche di Frankfurt am Main, sepakat
bahwa negara kebangsaan Jerman harus mencakup pula bagian
berbahasa Jerman dari monarki wangsa Habsburg. Baru sejak
musim gugur tahun 1848 mayoritas anggota dewan menyadari
bahwa mereka tidak sanggup memecah-belahkan kerajaan
multietnis di Sungai Donau itu. Negara kebangsaan “Jerman
yang besar” berikut Austria ternyata tidak dapat dipaksakan, dan
yang dapat didirikan hanyalah negara “Jerman yang kecil” tanpa
Austria. Dalam situasi yang berlaku, hal itu berarti sebuah
kerajaan atau Reich di bawah pimpinan kaisar yang kedudukannya
dipegang oleh raja Prusia secara turun-temurun.
Dewan Konstituante di Frankfurt merancang sebuah
negara konstitusional berasas kebebasan dengan pemerintah
yang akan diawasi oleh parlemen yang kuat wewenangnya.
Jabatan kepala negara hendak diserahkan kepada Raja Friedrich
Wilhelm IV dari Prusia. Sebagai kaisar Jerman, raja Prusia itu
kelak harus melepaskan statusnya sebagai penguasa atas anugerah
Tuhan dan harus menganggap dirinya sebagai pelaksana
kemauan rakyat yang berdaulat. Tuntutan itu ditolak mutlak
oleh raja dari wangsa Hohenzollern tersebut pada tanggal 28
April 1849. Dengan demikian revolusi pun kandas: baik persatuan
maupun kebebasan tidak terwujud bagi bangsa Jerman.
Golongan masyarakat yang berpandangan liberal ditinggalkan
dengan perasaan kegagalan politik. Dalam kilas balik terhadap
”tahun seru“ itu, mereka merasa telah banyak mengejar mimpi,
sampai akhirnya dibangunkan oleh realitas kekuasaan.
Bukanlah hal kebetulan kalau beberapa tahun setelah
revolusi 1848 istilah Realpolitik (politik yang bertolak dari kenyataan)
menjadi tenar. Karier internasional istilah itu berawal
dengan karangan seorang publisis liberal, Ludwig August von
Rochau, yang diterbitkan pada tahun 1853 dengan judul yang
hukum antarbangsa pada tanggal 3 Oktober 1990 itu, letak
Jerman dan cakupan wilayahnya telah ditetapkan secara pasti.
1830-1848: Gerakan Pra-Maret dan Gerakan Paulskirche
Bagi rakyat Jerman, masalah Jerman dari dahulu bersisi ganda:
Masalahnya menyangkut wilayah di satu sisi dan konstitusi di sisi
lain, atau lebih tepat hubungan antara persatuan dan kebebasan.
Inti masalah wilayah berkisar pada pengertian “Jerman yang
besar” dan alternatifnya “Jerman yang kecil”. Apabila Kerajaan
Romawi Suci berhasil diganti dengan negara kebangsaan
Jerman, haruskah Austria yang berbahasa Jerman itu menjadi
bagian dari negara tersebut, atau adakah solusi untuk masalah
Jerman tanpa keikutsertaan Austria? Masalah konstitusi terutama
menyangkut pembagian kekuasaan antara rakyat dan
lembaga kerajaan. Siapa yang akan berwenang dalam Jerman
yang bersatu: para wakil terpilih rakyat Jerman, ataukah kaum
bangsawan, atau raja yang paling berkuasa di antara mereka?
Persatuan dan kebebasan mula-mula diperjuangkan dalam
perang kemerdekaan melawan Napoleon. Kaisar Perancis
itu takluk, tetapi pengusiran penjajah tidak membawa hasil
yang diharapkan oleh rakyat Jerman. Baik persatuan maupun
kebebasan warga tidak terwujud di negara-negara Serikat Jerman
yang menggantikan Reich Lama pada tahun 1815. Namun
tuntutan akan persatuan dan kebebasan tak dapat dibungkam
lagi. Pada awal tahun 1830-an, tuntutan itu berkumandang lagi
setelah rakyat Perancis dalam Revolusi Juli 1830 berhasil merombak
tatanan negara menjadi monarki kewargaan-liberal.
Biarpun kekuatan lama masih bertahan di Jerman, golongan
liberal dan demokrat tidak tinggal diam di masa selanjutnya.
Dengan dipicu oleh contoh Perancis bulan Februari, pada bulan
Maret 1848 di Jerman pun terjadi revolusi. Persatuan dan kebebasan
sekali lagi menjadi tuntutan kelompok warga yang
merasa berpihak kepada kemajuan historis. Mereka
berniat menjadikan Jerman sebagai negara kebangsaan
dan sekaligus negara konstitusional,
suatu tujuan yang jauh lebih ambisius daripada
tujuan para pemberontak Perancis pada tahun
Kerajaan Romawi Suci
Penobatan Otto I sebagai kaisar
pada tahun 962 merupakan titik
awal berkembangnya negara Jerman
dari Kerajaan Franken Timur.
Nama negara yang sejak tahun
1512 resmi berbunyi ”Kerajaan
Romawi Suci Bernasion Jerman“,
di satu pihak mengungkapkan
tuntutan kekuasaan sebagai
pengganti ”Imperium Romanum“
pada zaman antik, di pihak lain
menekankan peran sakral lembaga
kekaisaran. Reich itu berdiri selama
delapan abad lebih, sampai Franz II
dari Habsburg meletakkan mahkota
kekaisaran pada tahun 1806
atas tuntutan Napoleon. Tidak
lama sebelumnya telah dibentuk
Serikat Rhein.
Serikat Jerman
Himpunan longgar antara negaranegara
berdaulat dan kota-kota
bebas di Jerman ini dibentuk pada
Kongres Wina tahun 1815. Mulamula
serikat ini memiliki 41, akhirnya
33 anggota. Tujuan utama
konfederasi ialah keamanan
semua anggotanya, baik intern
maupun ekstern. Satu-satunya organ
serikat adalah Majelis Federal
yang berkedudukan di Frankfurt
am Main. Akibat perselisihan
antara Austria dan Prusia yang
semakin meruncing sejak pertengahan
abad ke-19, akhirnya
Serikat Jerman retak. Pembubarannya
terjadi pada tahun 1866.
Sejarah dan Masa Kini
3
30 Fakta Mengenai Jerman
Fakta Mengenai Jerman 33
Perang Dunia Pertama
Pada tahap pertama, Perang
Dunia I (1914-1918) berlangsung
antara Kerajaan Jerman dan
Austria-Hongaria di satu pihak
dan negara-negara entente, yaitu
Perancis, Inggris, Rusia dan
Serbia, di pihak lain. Kemudian
beberapa negara lain di Eropa,
Asia, Afrika dan Amerika ikut
serta dalam perang itu, di antaranya
Amerika Serikat yang keterlibatannya
sejak tahun 1917
menjadi faktor penentu. Hampir
15 juta jiwa menjadi korban
perang itu. Kekalahan militer
Kerajaan Jerman diikuti dengan
perombakan di bidang politik. Sebagai
akibat revolusi yang terjadi
pada bulan November 1918,
Kaisar Wilhelm II menandatangani
pernyataan turun-takhta. Monarki
diganti oleh republik.
bersenjatanya, kaum bangsawan pemilik usaha pertanian besar,
dan para pegawai negeri tingginya – tetapi juga dengan kepentingan
negara-negara lain di Jerman, terutama Bavaria,
Sachsen dan Württemberg. Melalui Bundesrat (Majelis Federal),
negara-negara itu memiliki andil yang berarti dalam kekuasaan
eksekutif di Reich Jerman, dan mereka tidak rela melepaskannya
untuk dialihkan kepada Reichstag sebagai parlemen pusat.
Reichstag dipilih berdasarkan hak pilih umum dan sama
bagi laki-laki yang telah mencapai usia 25 tahun. Hal itu sesuai
dengan ketentuan Konstitusi Reich yang diputuskan pada tahun
1849, tetapi yang tidak pernah berlaku, dan memberikan lebih
banyak hak demokratis kepada warga Jerman daripada yang
ketika itu dimiliki para warga monarki liberal teladan seperti
Inggris atau Belgia. Oleh karena itu kita boleh berbicara mengenai
demokratisasi Jerman secara parsial di abad ke-19 atau, kalau
dilihat seluruh kurun waktu berdirinya Kekaisaran Jerman, mengenai
demokratisasi yang tidak simultan waktunya. Demokratisasi
terjadi relatif dini untuk hak pilih, tetapi lambat untuk sistem
pemerintahan dalam arti kata yang lebih sempit.
1914–1918: Perang Dunia Pertama
Baru pada bulan Oktober 1918, ketika tidak dapat disangsikan
lagi Jerman akan kalah dalam Perang Dunia Pertama, dilakukan
perubahan konstitusi yang bersifat menentukan dan yang
membuat kanselir Reich tergantung dari kepercayaan Reichstag.
Penguatan kedudukan parlemen itu bertujuan mempengaruhi
negara-negara demokrasi Barat yang bakal menjadi pemenang
agar setuju dengan perdamaian yang lunak, serta mencegah revolusi
dari bawah. Kedua tujuan tersebut tidak tercapai, tetapi
para lawan demokrasi kemudian dengan mudah memfitnah sistem
parlementer sebagai “kebaratan” dan “bukan Jerman”.
Revolusi dari bawah pecah pada bulan November 1918,
karena reformasi yang diputuskan pada bulan Oktober tinggal
di atas kertas saja. Sebagian besar angkatan bersenjata tidak bersedia
tunduk kepada kepemimpinan politik oleh pimpinan Reich
yang bertanggung jawab kepada parlemen. Namun revolusi
Jerman pada tahun 1918/19 tidak pantas terhitung di antara
terjemahannya berbunyi “Prinsip-Prinsip Realpolitik. Diterapkan
pada Situasi Kenegaraan di Jerman”. Namun sebetulnya Dewan
Konstituante telah mengikuti garis Realpolitik ketika mengabaikan
hak menentukan nasib sendiri bangsa-bangsa lain – orang
Polandia di wilayah Großherzogtum Posen yang termasuk Prusia,
orang Denmark di Schleswig Utara dan orang Italia di Tirol
Selatan – dan memutuskan garis perbatasan negara Jerman yang
bakal dibentuk akan ditarik sesuai dengan apa yang dianggap
sebagai kepentingan Jerman. Dengan demikian untuk pertama
kali persatuan diberikan kedudukan lebih tinggi daripada kebebasan.
Kebebasan bangsa-bangsa lain masih harus mengalah
kepada tujuan mencapai persatuan Jerman.
1871: Pendirian Reich
Dalam dasawarsa enam puluhan abad ke-19, keputusan untuk
memberikan prioritas kepada persatuan di atas kebebasan, ternyata
diambil untuk seluruh Jerman. Keputusan itu merupakan
hasil “revolusi dari atas” yang dicetuskan oleh Perdana Menteri
Prusia, Otto von Bismarck untuk memecahkan masalah Jerman
dengan caranya sendiri. Masalah kekuasaan dalam negeri dipecahkannya
melalui konflik konstitusi Prusia (1862-1866) pro
lembaga eksekutif dan kontra parlemen; solusi masalah kekuasaan
luar negeri dicapai melalui perang pada tahun 1866
dalam pengertian “Jerman yang kecil”, yaitu tanpa mengikutsertakan
Austria, dan melalui Perang Jerman-Perancis tahun
1870/71. Yang kalah dalam perang itu ialah kekuatan yang sebelumnya
memveto pendirian negara kebangsaan Jerman, yaitu
Perancis di bawah pimpinan Napoleon III.
Satu di antara tujuan revolusi tahun 1848 telah tercapai
dengan begitu, yaitu persatuan. Akan tetapi tuntutan akan kebebasan,
kalau diartikan terutama sebagai pemerintahan yang
harus bertanggung jawab kepada parlemen, belum terpenuhi.
Masalah kebebasan mustahil dipecahkan sesuai dengan
keinginan kaum liberal oleh Bismarck, seandainya ia berkemauan
pun. Pemberian wewenang kepada parlemen pusat
berlawanan bukan saja dengan kepentingan golongan penopang
negara Prusia lama – dinastinya, angkatan
Otto von Bismarck (1815–1898)
Penyatuan Jerman di bawah
hegemoni Prusia menjadi tujuan
politik Bismarck sejak negarawan
itu diangkat sebagai perdana
menteri Prusia oleh Raja Wilhelm I
pada tahun 1862. Seusai perang
melawan Austria pada tahun 1866
dan dibubarkannya Serikat
Jerman, didirikan Serikat Jerman
Utara yang diikuti oleh 17 negara
kecil Jerman di bawah pimpinan
Prusia. Menyusul kemenangan
dalam perang melawan Perancis
1870-71 didirikan Kerajaan Jerman
Kedua, dan Wilhelm I diproklamasikan
sebagai kaisar di Versailles.
Bismarck tetap menjabat sebagai
perdana menteri, tetapi sekaligus
menjadi kanselir Kerajaan Jerman.
Sebagai lembaga baru dibentuk
dewan perwakilan rakyat,
Reichstag, yang dipilih langsung,
tetapi hak legislatifnya masih
terbatas. Secara gigih Bismarck
menentang liberalisme kiri,
gerakan politik umat Katolik dan
partai sosialis demokrat. Di lain
pihak diciptakan undang-undang
jaminan sosial yang paling
progresif di Eropa atas usahanya
selama tahun 1880-an. Konflik
berat dengan Kaisar Wilhelm II
yang naik takhta pada tahun 1888
memuncak dalam pemecatan sang
”Kanselir Besi“ pada tahun 1890.
Sejarah dan Masa Kini
3
Menjelang Pertempuran Verdun,
1916: Lebih dari 700.000 orang
Jerman dan orang Perancis
kehilangan nyawa
32 Fakta Mengenai Jerman
”Kanselir Besi“: Selama hampir tiga
dasawarsa, Otto von Bismarck
menentukan haluan politik
Fakta Mengenai Jerman 35
Berlin pada dasawarsa ”Dua puluhan
emas“
Fase kemajuan di bidang ekonomi
dan penurunan suhu politik antara
tahun 1924 dan 1929 membawakan
masa gemilang yang pendek
dan sangat intensif. Suasananya
terutama terasa di ibu kota Berlin.
Kota metropolitan itu berkembang
menjadi salah satu pusat senibudaya
dan ilmu di Eropa. Kemajuan
teknik dan semangat bereksperimen
dalam seni-seni arsitektur,
teater, sastra dan film menggairahkan
kehidupan. Dengan terjadinya
krisis ekonomi global pada tahun
1929, akhir ”Dua puluhan emas“
dan kemerosotan Republik
Weimar terasa telah mendekat.
Jerman di medan perang) legenda tersebut ikut merongrong
legitimitas negara demokratis Jerman yang pertama.
Perjanjian damai yang terpaksa ditandatangani oleh pihak
Jerman di Versailles pada tanggal 28 Juni 1919, dirasakan
oleh hampir semua orang Jerman sebagai perjanjian yang sama
sekali tidak adil. Yang dinilai tak adil ialah penyerahan wilayah
di beberapa daerah Jerman – khususnya kepada Polandia yang
baru dibentuk sebagai negara – pampasan perang yang sangat
tinggi, hilangnya koloni-koloni dan pembatasan di bidang militer.
Alasan yang diberikan untuk semua pembebanan tersebut
ialah kesalahan Jerman dan sekutunya sebagai pencetus perang.
Hal lain yang dirasakan tidak adil adalah larangan bagi Austria
untuk bergabung dengan Jerman. Pada waktu itu halangan
utama pembentukan “Jerman yang besar” telah hilang dengan
runtuhnya monarki wangsa Habsburg di Austria-Hongaria.
Kedua pemerintahan revolusi di Wina dan Berlin pun telah menyatakan
kemauan agar kedua republik yang berbahasa Jerman
itu segera bergabung. Sudah diyakini oleh kedua belah pihak
bahwa tuntutan itu sangat populer di negara masing-masing.
Larangan penggabungan dalam kedua perjanjian damai
Versailles dan Saint-Germain tidak dapat mencegah kembali berkembangnya
gagasan “Jerman yang besar”. Gagasan itu berhubungan
dengan lahirnya kembali ide Reich yang lama: Justru
karena Jerman kalah secara militer dan menderita karena dampak
kekalahan itu, warganya gampang tergoda oleh gambaran
34 Fakta Mengenai Jerman
revolusi besar atau klasik dalam sejarah dunia. Untuk mengalami
perombakan politik dan kemasyarakatan yang radikal menurut
contoh Revolusi Perancis pada tahun 1789 atau Revolusi Oktober
di Rusia pada tahun 1917, Jerman telah terlalu “modern” di sekitar
tahun 1918 itu. Di negara yang sejak setengah abad telah
mengenal hak pilih umum dan sama untuk laki-laki pada tingkat
nasional, tidak pada tempatnya kalau dicoba menegakkan diktatur
revolusioner. Yang diupayakan hanyalah pengembangan
demokrasi. Secara konkret hal itu berarti: pemberlakuan hak pilih
untuk perempuan, demokratisasi hak pilih di negara bagian,
distrik dan kota, serta perwujudan sepenuhnya prinsip pemerintahan
yang bertanggung jawab kepada parlemen.
1919–1933: Republik Weimar
Kontinuitas antara Kekaisaran dan Republik Weimar, yang dihasilkan
oleh penumbangan monarki pada bulan November
1918 dan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante Jerman
pada bulan Januari 1919, memang cukup besar. Malah boleh
dikatakan lembaga raja sebagai penguasa tunggal tetap dipertahankan,
walaupun dalam bentuk lain: Jabatan Presiden Reich
yang dipilih langsung oleh rakyat mencakup kewenangan yang
begitu besar, sehingga orang pada waktu itu sudah menjulukinya
sebagai “gantinya kaisar” atau “kaisar tiruan”.
Di segi moral pun tidak tampak terputusnya hubungan
dengan kekaisaran. Tidak ada pembahasan serius tentang
siapa yang bersalah atas pecahnya perang, walaupun
(atau karena) kesalahan itu terungkap dengan jelas
dalam dokumen-dokumen Jerman: Setelah pewaris
takhta Austria-Hongaria terbunuh di Sarajevo pada
tanggal 28 Juni 1914, pimpinan Reich dengan sengaja
memperuncing krisis internasional, dan dengan demikian
memikul tanggung jawab utama atas pecahnya
Perang Dunia I. Akibat tidak adanya diskusi mengenai pencetusan
perang itu timbul legenda mengenai Jerman yang tidak bersalah
menjelang perang dunia tersebut. Bersama dengan apa
yang disebut “legenda tikaman pisau belati”, (yang mengatakan
bahwa pengkhianatan di tanah air menyebabkan kekalahan
Republik Weimar
Pada tanggal 9 November 1918,
Philipp Scheidemann dari Partai
Sosialis-Demokrat memproklamasikan
negara republik. Di kemudian
hari, republik ini dinamakan
menurut kota Weimar, tempat bersidangnya
Majelis Nasional yang
merumuskan konstitusinya. Selama
berdirinya Republik Weimar,
(1919-1933) Reich Jerman – nama
itu tetap dipakai – merupakan
federasi yang demokratis. Sistem
pemerintahannya berupa campuran
antara tatanan presidentil dan
parlementer. Percobaan kedua ini
untuk mendirikan demokrasi
liberal menurut contoh Barat di
Jerman mengalamai kegagalan
pula. Republik yang sudah dilemahkan
oleh konflik intern
berakhir dengan perebutan
kekuasaan oleh Partai Nasionalsosialis
(Nazi) yang membawa
diktatur totaliter.
Sejarah dan Masa Kini
3
Dansa-dansi di atas gunung
berapi: Pelukis Otto Dix
menggambarkan kehidupan
berfoya-foya di Berlin
(Großstadt, 1927)
Pejuang bagi gerakan
buruh: Rosa Luxemburg
dibunuh 1919 dalam
kekacauan revolusi di
Berlin
Sejarah dan Masa Kini
3
FAKTA KOMPAK
800 1100 1200 1300 1500 1600 1700 1800 1900
Sejarah Jerman
Dari masa awal abad pertengahan, era perpecahan umat
beriman dan musibah-musibah abad ke-20 hingga
reunifikasi: tahap-tahap sejarah Jerman
Abad ke-8 Abad ke-9 Abad ke-10 Abad ke-11 Abad ke-12 Abad ke-13 Abad ke-14 Abad ke-15 Abad ke-16 Abad ke-17 Abad ke-18 Abad ke-19 Abad ke-20
800
Karl Agung
Penguasa Kerajaan Franken dinobatkan
sebagai Kaisar Romawi
oleh Paus Leo III. Pada zaman
modern, nenek-moyang wangsa
Karolinger itu yang meninggal
pada tahun 814 di Aachen,
dinamakan ”Bapak Eropa“.
1179
Hildegard dari
Bingen
Kepala biara dan ahli
pengobatan, salah
seorang perempuan
terkemuka abad pertengahan
di Jerman,
meninggal dalam usia
81 tahun di Bingen
pada Sungai Rhein.
1452–1454
Seni cetak buku
Penemu seni cetak buku dengan
leter yang dapat digerakkan,
Johannes Gutenberg (sekitar
1400-1468), untuk pertama kali
mencetak Alkitab dengan tiras
kira-kira 180 eksemplar di Mainz.
1517
Perpisahan umat
beriman
Zaman reformasi mulai di
Wittenberg pada saat
Martin Luther (1483-
1546) mengumumkan
ke-95 tesisnya yang
menentang praktik
pengampunan denda
dosa dalam Gereja
Katolik.
1493
Kenaikan wangsa Habsburg
Dengan masa pemerintahan Kaisar
Maximilian I dimulai kenaikan dinasti
Habsburg. Berabad-abad lamanya keluarga
bangsawan itu tergolong wangsa
terkemuka di Eropa Tengah. Jumlah
terbesar di antara kaisar dan raja dalam
Kerajaan Romawi Suci Bernasion Jerman
adalah anggota keluarga Habsburg,
begitu juga raja Spanyol dalam
kurun waktu 1504-1700.
1803
Sekularisasi
Pengambilalihan wilayah
milik lembaga keagamaan
dan peniadaan status
Kota Bebas melalui keputusan
Reichsdeputationshauptschluss
mengawali akhir dari
”Kerajaan Romawi Suci
Bernasion Jerman“.
1740–1786
Friedrich Agung
Selama masa pemerintahan
Friedrich II, seorang pencinta
seni dan panglima perang,
Prusia maju menjadi negara
adidaya di Eropa. Pemerintahan
Friedrich dianggap
sebagai contoh bagi era
”absolutisme yang telah
mengalami pencerahan“.
1848/49
Revolusi Maret
”Revolusi Jerman“ berawal di
kerajaan Baden di sebelah barat
daya dan cepat menyebar ke
negara-negara lain anggota
Serikat Jerman. Hasilnya ialah
Majelis Nasional Jerman pertama
yang bersidang di Paulskirche
di Frankfurt am Main.
1871
Pendirian Reich
Pada tanggal 18 Januari, saat
Perang Jerman-Perancis belum
berakhir, Wilhelm I diproklamasikan
di Versailles sebagai Kaisar
Jerman. Reich Jerman (yang kedua)
berupa monarki konstitusional.
Tidak lama setelah pendirian
kerajaan itu, perekonomian Jerman
mengalami perkembangan cepat.
1618–1648
Perang Tiga Puluh Tahun
Perang yang merupakan perselisihan
antarumat beriman dan
sekaligus konflik antarnegara itu
berakhir dengan Perdamaian
Westfalia. Umat beragama
Kristen Katolik dan Kristen Protestan
(Lutheran dan Reformasi)
dinyatakan berhak sama.
1024–1125/1138–1268
Salier dan Staufer
Wangsa Salier, pembangun
katedral di Speyer, dan
wangsa Staufer menentukan
sejarah Eropa.
900 1400
962
Otto I, yang Agung
Dengan penobatan Otto sebagai kaisar
mulailah sejarah ”Kerajaan Romawi Suci“.
1000
Abad ke-20
Sejarah dan Masa Kini
3
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Sejarah Jerman
Abad ke-21
1914–1918
Perang Dunia I
Kebijakan luar Negeri Kaisar
Wilhelm II membuat Jerman
terisolasi dan mengantarnya ke
dalam musibah Perang Dunia I
yang mengakibatkan hampir 15
juta korban jiwa. Pada bulan Juni
1919 ditandatangani perjanjian
perdamaian di Versailles.
1990
Reunifikasi Jerman
Pada tanggal 3 Oktober berakhirlah eksistensi RDJ.
Persatuan negara Jerman telah dipulihkan. Pada
tanggal 2 Desember 1990 berlangsung pemilihan
pertama untuk Bundestag yang diadakan di
seluruh Jerman. Helmut Kohl (CDU) menjadi
Kanselir Federal pertama dari Jerman Bersatu.
2004/2007
Perluasan Uni Eropa
Setelah Uni Sovyet bercerai-berai dan komunisme
jatuh, delapan negara Eropa Tengah
dan Eropa Timur serta Siprus dan Malta
bergabung dengan UE. Bulgaria dan Rumania
menyusul 2007.
1961
Pembangunan Tembok Berlin
Pada tanggal 13 Agustus 1961, RDJ
menutup wilayahnya dengan membangun
tembok di tengah kota Berlin dan
dengan ”koridor maut“ sepanjang
perbatasan antara kedua negara Jerman.
1949
Pendirian Republik Federal Jerman
Undang-undang Dasar Republik Federal Jerman diumumkan
di Bonn pada tanggal 23 Mei 1949. Pemilihan umum pertama
untuk Bundestag diadakan pada tanggal 14 Agustus.
Konrad Adenauer (CDU) dipilih menjadi Kanselir Federal.
Perpisahan antara Timur dan Barat terjadi pada tanggal 7
Oktober 1949 dengan pemberlakuan Konstitusi RDJ.
1989
Runtuhnya Tembok Berlin
Berkat revolusi secara damai di RDJ,
malam hari pada tanggal 9 November
Tembok Berlin runtuh. Dengan demikian
perbatasan antara Jerman Timur dan
Jerman Barat sudah tidak ada.
1933
Nasionalsosialisme
Pada pemilihan Reichstag
tahun 1932, NSDAP menjadi
partai terkuat. Adolf
Hitler menjadi Kanselir
Reich pada tanggal 30
Januari 1933. Dengan
”UU Pemberian Kuasa“
mulailah diktatur Nazi.
1948
Blockade Berlin
Diresmikannya pemakaian mata uang D-Mark di ketiga
zone pendudukan Barat menjadi alasan bagi Uni Sovyet
untuk menutup semua jalan akses ke Berlin Barat pada
tanggal 24 Juni 1948. Negara-negara sekutu Barat
menjawab dengan ”jembatan udara“ yang menjadi
sarana untuk memasok kebutuhan hidup penduduk
Berlin Barat sampai bulan September 1949.
1918/19
Republik Weimar
Pada tanggal 9 November tokoh
sosialis-demokrat Philipp
Scheidemann memproklamasikan
republik; Kaisar Wilhelm II
turun takhta. Pada tanggal 19
Januari 1919 diadakan pemilihan
umum untuk majelis nasional.
1945
Akhir Perang
Dunia II
Dengan kapitulasi
angkatan bersenjata
Jerman pada tanggal
7/9 Mei 1945, Perang
Dunia Kedua berakhir di
Eropa. Negara-negara
pemenang membagi
Jerman menjadi empat
zone pendudukan, dan
Berlin menjadi empat
sektor.
1957
Perjanjian-
Perjanjian Roma
Republik Federal Jerman
termasuk di antara enam
negara yang menandatangani
perjanjian
pendirian Masyarakat
Ekonomi Eropa di Roma. 1970
Berlutut di Warsawa
Isyarat Kanselir Federal Willy
Brandt (SPD) pada monumen
untuk para korban pemberontakan
di kampung
Yahudi di Warsawa menjadi
simbol permintaan Jerman
akan rekonsiliasi.
1963
Perjanjian Elysée
Perjanjian Persahabatan Jerman-
Perancis di-tandatangani oleh
Kanselir Federal Konrad Adenauer
(kanan) dan Presiden Perancis
Charles de Gaulle.
1939
Awal Perang Dunia II
Dengan serangan mendadak ke Polandia
pada tanggal 1 September 1939, Hitler
mencetuskan Perang Dunia Kedua. Perang
itu menewaskan 60 juta jiwa dan menghancurkan
kawasan-kawasan luas di Eropa
dan di Asia Timur. Enam juta orang Yahudi
menjadi korban politik pemusnahan Nazi.
Fakta Mengenai Jerman 41
Reich Ketiga
Yang dinamakan ”Kerajaan
Ketiga“ atau Drittes Reich ialah
kurun waktu berkuasanya rezim
Nazi selama 12 tahun dari 1933
sampai 1945. Periode itu berawal
dengan pengangkatan Adolf
Hitler menjadi kanselir Reich pada
tanggal 30 Januari 1933 dan
berakhir dengan kapitulasi tak
bersyarat angkatan bersenjata
Jerman pada tanggal 7 Mei 1945.
Reich Ketiga itu telah menjadi
sinonim bagi mesin propaganda
yang menyebarkan ideologi
rasistis dan anti-Yahudi,
peleburan organisasi-organisasi
politik dan kemasyarakatan,
infiltrasi ideologi ke dalam
kehidupan umum, teror terhadap
warga Yahudi dan terhadap
orang-orang yang berpandangan
lain, sinonim juga bagi dukungan
massa yang antusias dan bagi
pembunuhan masal yang
dijadikan industri, bagi nafsu
mengekspansi wilayah dan
pencetusan Perang Dunia II.
Yang pertama ialah sentimen anti-demokrasi parlementer yang
tersebar luas, mengingat sistem politik tersebut memang sudah
gagal sementara itu. Hal kedua ialah hak rakyat atas partisipasi
dalam wujud hak pilih yang umum dan sama, seperti yang telah
terjamin sejak era Bismarck. Pengaruh politik hak tersebut telah
dihilangkan oleh ketiga pemerintah presidensial di bawah Brüning,
Papen dan Schleicher pada awal tahun tiga puluhan. Hitler
pun menikmati keuntungan terbesar dari demokratisasi Jerman
yang timpang, yaitu cepatnya penerapan hak pilih demokratis
dan lambatnya penerapan sistem pemerintahan parlementer.
1933–1945: Periode Nasionalsosialisme
Kekuasaan Hitler diraih bukan melalui kemenangan besar
dalam pemilihan umum. Namun ia takkan menjadi Kanselir
Reich seandainya pada bulan Januari 1933 ia tidak memimpin
partai terkuat. Pada pemilihan umum untuk Reichstag yang terakhir
di era Republik Weimar pada tanggal 6 November 1932,
partai Nazi kehilangan dua juta suara dibandingkan dengan hasil
pemilu pada tanggal 31 Juli 1932. Sebaliknya partai komunis
berhasil mendapat tambahan 600.000 suara, sehingga mencapai
angka magis 100 kursi Reichstag. Sukses Partai Komunis Jerman
(KPD) itu memperbesar kekhawatiran akan perang saudara. Rasa
takut itulah sekutu terkuat Hitler, terutama di kalangan elite kekuasaan
yang konservatif. Berkat rekomendasi kalangan tersebut
kepada Hindenburg, pada tanggal 30 Januari 1930 Hitler
diangkat oleh Presiden Reich itu sebagai kanselir yang memimpin
kabinet yang mayoritas anggotanya berhaluan konservatif.
Untuk tetap mempertahankan kekuasaan selama dua
belas tahun pemerintahan Reich Ketiga, tidak cukup menjalankan
teror terhadap semua pihak yang berbeda pendapat. Hitler
memperoleh dukungan dari sebagian besar kaum buruh, sebab
ia berhasil menghapus pengangguran masal dalam waktu beberapa
tahun saja. Sukses itu terutama didasarkan atas konyungtur
industri persenjataan. Dukungan pekerja dapat dipertahankan
oleh Hitler selama Perang Dunia II. Caranya dengan memeras
tenaga kerja dan sumber daya di daerah-daerah pendudukan
secara kejam, sehingga massa rakyat Jerman tidak mengalami
40 Fakta Mengenai Jerman
masa lampau yang diidealisasi. Kerajaan Romawi Suci di abad
pertengahan bukanlah negara kebangsaan, melainkan bersifat
supranasional dengan cita-cita universal. Warisan itulah yang
menjadi pegangan pasca-1918, khususnya bagi golongan kanan
yang mencitakan peran baru bagi Jerman: Sebagai kekuatan penata
di Eropa, Jerman diharapkan menjadi pelopor dalam perjuangan
melawan demokrasi di barat dan bolsyewisme di timur.
Republik Weimar hanya bertahan sebelas tahun sebagai
negara demokrasi parlementer. Pemerintah mayoritas terakhir
yang dipimpin Hermann Müller dari Partai Sosialis-Demokrat,
jatuh pada akhir bulan Maret 1930 akibat perselisihan mengenai
reformasi asuransi pengangguran. Koalisi besar yang memerintah
hingga saat itu diganti oleh kabinet minoritas beraliran
tengah pimpinan Heinrich Brüning dari Partai Zentrum, yaitu
partai Katolik. Mulai pertengahan tahun 1930, kabinet itu menjalankan
roda pemerintahan dengan bantuan peraturan darurat
yang dikeluarkan Presiden Reich, Panglima Besar Angkatan
Darat Paul von Hindenburg yang sudah sepuh. Baru setelah
Partai Nasionalsosialis (NSDAP) pimpinan Adolf Hitler menjadi
partai terbesar kedua melalui pemilihan umum untuk Reichstag
tanggal 14 September 1930, partai Sosialis-Demokrat (SPD) yang
tetap menjadi partai terbesar mulai mentolerir kabinet Brüning.
Langkah itu diharapkan akan mencegah pergeseran ke kanan
lebih lanjut di Reich, sekaligus mempertahankan demokrasi di
Prusia. Yang memerintah di Prusia, satuan negara terbesar di
Reich, pada waktu itu ialah SPD bersama dengan Zentrum, partai
Brüning itu, dan Partai Demokrat yang beraliran tengah.
Sejak peralihan ke sistem peraturan darurat oleh Presiden,
kewenangan Reichstag sebagai organ legislatif berkurang
dibandingkan pada era monarki konstitusional di kekaisaran.
Akibat pelemahan parlemen itu, peranserta para pemilih pun
kehilangan arti. Keadaan itu dimanfaatkan oleh kekuatan penentang
tatanan parlementer dari kanan dan kiri. Keuntungan
terbesar dipetik oleh NSDAP, partai Nazi itu. Sejak fraksi Sosialis-
Demokrat mendukung Brüning, Hitler dapat mengajukan gerakannya
sebagai satu-satunya alternatif kerakyatan di hadapan
semua versi “marxisme”, baik yang bolsyewis maupun yang reformis.
Kini ia dapat mempermainkan dua hal dalam seruannya.
Nasionalsosialisme
Aliran nasionalsosialis berasal dari
sebuah gerakan yang berorientasi
kebangsaan, antisemitisme dan
nasionalisme. Sejak tahun 1920,
gerakan tersebut terorganisasi
dalam Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP –
Partai Nazi). Ciri-ciri utama ideologi
nasionalsosialis adalah rasisme,
khususnya antisemitisme dan
klaim akan adanya ras Aria yang
unggul, darwinisme sosial yang
membenarkan eutanasia dan
eugenika, totalitarisme dan penolakan
demokrasi, ”pengarahan
rakyat“ sesuai dengan prinsip
pemimpin tunggal, militarisme,
chauvinisme dan ideologi mengenai
”kebersamaan bangsa“ yang
didasarkan atas faktor biologis,
imperialisme yang memakai
kedok ”politik Lebensraum“, dan
pendalangan media propaganda
untuk menciptakan basis dalam
massa.
Sejarah dan Masa Kini
3
Budaya memperingati: Prajurit
Bundeswehr memperingati para
korban diktatur Hitler
60 tahun setelah akhir perang:
Untuk pertama kali seorang
kanselir federal turut serta dalam
peringatan berakhirnya perang
Dunia II. Gerhard Schröder (kiri)
di Moskwa, Mei 2005
Fakta Mengenai Jerman 43
Perang Dunia Kedua
Pada tanggal 1 September 1939
pukul 4.45, Hitler menyerang
Polandia, negara tetangga Jerman,
secara mendadak dan tanpa
pernyataan perang. Inggris dan
Perancis segera bereaksi dengan
menyatakan perang terhadap
Jerman. Telah dimulai Perang
Dunia II yang akan mengakibatkan
60 juta korban jiwa. Jumlah
korban terbesar terdapat di Uni
Sovyet, yang kehilangan sekitar 25
juta jiwa. Kegagalan strategi
Blitzkrieg di depan Moskwa dan
masuknya Amerika Serikat dalam
perang mengakhiri politik ekspansi
Jerman dan sekutunya yang
membabi-buta itu. Pada tanggal 7
Mei 1945, Karl Dönitz sebagai
pengganti Hitler memberi kewenangan
kepada kepala staf
gabungan angkatan bersenjata
Jerman, Jenderal Alfred Jodl, untuk
menandatangani kapitulasi Jerman
yang menyeluruh dan tak bersyarat
di markas besar tentara
sekutu di Reims (Perancis).
populer, berbeda dengan “peng-arya-an” harta benda Yahudi,
suatu aksi pengalihan harta secara besar-besaran yang dampaknya
terasa hingga kini. Kabar mengenai holocaust, pemusnahan
sistematis kaum Yahudi di Eropa pada masa Perang Dunia II,
tersebar lebih luas daripada yang diinginkan oleh rezim Nazi.
Namun agar sesuatu dapat diketahui perlu ada rasa ingin tahu,
dan menyangkut nasib warga Yahudi, hal terakhir ini kurang di
Jerman pada saat “Reich Ketiga”.
Dalam sejarah Jerman, jatuhnya Reich “Jerman yang
besar” pimpinan Hitler pada bulan Mei 1945 berarti titik balik
yang jauh lebih besar dampaknya daripada runtuhnya kekaisaran
pada bulan November 1918. Keutuhan Reich itu sendiri tidak
tersentuh seusai Perang Dunia I. Setelah kapitulasi tanpa syarat
pada akhir Perang Dunia Kedua, selain kekuasaan pemerintah,
wewenang menentukan masa depan Jerman juga berpindah ke
tangan keempat negara pendudukan, yaitu Amerika Serikat, Uni
Sovyet, Inggris dan Perancis. Berbeda dengan tahun 1918, pada
tahun 1945 kuasa pimpinan politik dan militer Jerman dicabut.
Para pejabat yang masih hidup diadili oleh Mahkamah Militer
Internasional di Nürnberg (Perkara-Perkara Nürnberg). Para
bangsawan pemilik latifundium di sebelah timur Sungai Elbe,
yaitu kelompok yang lebih banyak berperan dalam proses penghancuran
Republik Weimar dan pengalihan kekuasaan kepada
Hitler daripada kelompok elite kekuasaan lainnya, kehilangan
tanah dan harta. Ada yang harus meninggalkan daerah asalnya
akibat dipisahkannya kawasan di sebelah timur Sungai Oder dan
Sungai Neiße dekat Görlitz dari wilayah Jerman, kemudian ditempatkan
di bawah administrasi Polandia atau, dalam hal Ostpreußen
bagian utara, di bawah administrasi Uni Sovyet. Tanah
milik sebagian lain dari kelompok tuan tanah tersebut disita
dalam rangka land reform di zone pendudukan Uni Sovyet.
Berbeda dengan keadaan setelah tahun 1918, sehabis
tahun 1945 tidak terdengar legenda mengenai Jerman yang
tidak bersalah mencetuskan perang atau “legenda tikaman
pisau belati”. Sudah nyata bahwa Jerman yang nasionalsosialis
mencetuskan Perang Dunia II, dan hanya dapat ditumbangkan
dari luar oleh kekuatan sekutu yang unggul. Baik dalam Perang
Dunia Pertama maupun yang Kedua, mesin propaganda Jerman
42 Fakta Mengenai Jerman
kekurangan yang parah seperti pada Perang Dunia I. Sukses besar
di bidang politik luar negeri dalam tahun-tahun menjelang
perang, terutama pendudukan daerah Rheinland yang semula
zone bebas militer serta “aneksasi” Austria pada bulan Maret
1938, membuat kepopuleran Hitler meroket di segala lapisan
masyarakat. Mitos mengenai Reich dan misi historisnya, yang
diperalat dengan cekatan oleh Hitler, terutama mempengaruhi
orang Jerman yang terpelajar. Dukungan mereka dibutuhkan
oleh pemimpin atau Führer yang karismatik itu, kalau ia ingin
membuat Jerman menjadi kekuatan penata di Eropa secara
lestari. Sebaliknya kalangan terpelajar itu memerlukan Hitler,
karena di mata mereka tidak ada tokoh lain yang mampu mewujudkan
impian mengenai negara yang besar orang Jerman.
Dalam berbagai kampanye pemilu pada awal tahun
1930-an, Hitler tidak menutupi sikapnya yang memusuhi orang
Yahudi, tetapi juga tidak menonjolkannya. Di kalangan buruh,
yang hendak dirangkul oleh semua pihak, sikap itu memang takkan
disambut. Di kalangan warga terpelajar dan berada, begitu
juga di antara tukang, pengusaha kecil dan petani, prasangka
anti-Yahudi tersebar luas, tetapi mereka tidak menyukai “antisemitisme
yang ribut”. Peristiwa pencabutan hak orang Yahudi
di Jerman melalui Undang-Undang Ras yang disahkan di Nürnberg
pada bulan September 1935 tidak menimbulkan protes, karena
tidak melanggar formalitas hukum. Kekerasan dan kerusuhan
pada malam 9 November 1938 (Reichskristallnacht) tidaklah
Holocaust
Dengan kata holocaust disebutkan
pembunuhan enam juta orang
Yahudi Eropa yang dilakukan secara
sistematis dan dengan prosedur
birokratis yang menata
sebuah industri maut yang bekerja
dengan sempurna. Yang menjadi
korban holocaust juga ialah orang
Sinti dan Roma (Gipsy), orang
homoseksual dan orang lain yang
golongannya dianggap oleh rezim
Nazi sebagai ”tidak diinginkan“
atau ”tidak layak hidup“. Dalam
rangka program pemusnahan
yang tak terbayangkan, orangorang
itu dieksploitasi dalam
pabrik maut dan kamp konsentrasi
sambil dianiaya, dihina dan akhirnya
dibunuh. Pembunuhan masal
itu didahului oleh penyebaran
ideologi rasistis dan antisemitis
melalui propaganda, pencabutan
hak-hak warga Yahudi secara
bertahap, penyitaan milik mereka
serta penempatan mereka di
dalam perkampungan tertutup
secara paksa. Yang terlibat dalam
pelaksanaan holocaust tidak hanya
semua organ negara, melainkan
juga kaum elite dari angkatan bersenjata,
industri, perbankan, ilmu
pengetahuan dan kedokteran.
Sejarah dan Masa Kini
3
Tempat peringatan pusat:
Monumen bagi orang Yahudi
dari Eropa yang terbunuh
diresmikan pada bulan Mei 2005
di Berlin
Perkara-Perkara Nürnberg:
Mahkamah yang mengadili para
penjahat perang Nazi mulai
bersidang di Nürnberg pada
bulan November 1945
Fakta Mengenai Jerman 45
Keajaiban ekonomi
Istilah ”keajaiban ekonomi“
dipakai orang untuk menggambarkan
pembangunan kembali sektor
ekonomi yang berlangsung dengan
cepat di Republik Federal Jerman
setelah Perang Dunia II. Prasyaratnya
adalah pembangunan
kembali tempat-tempat produksi
menurut standar teknik mutakhir,
penggantian mata uang lama
dengan D-Mark (1948) dan
dukungan keuangan yang kuat
oleh Amerika Serikat melalui
Marshall Plan. Sampai akhir tahun
lima puluhan, Jerman telah
berkembang menjadi salah satu
kekuatan ekonomi terkemuka.
Konrad Adenauer (1876–1967)
Tokoh dari Uni Demokrat Kristen
ini adalah kanselir pertama Republik
Federal Jerman. Pemerintah
Federal dipimpinnya dari tahun
1949 hingga 1963. Melalui haluan
politik orientasi ke Barat yang diikutinya
secara konsekuen,
Adenauer memungkinkan integrasi
Jerman ke dalam komunitas
negara internasional, pakta NATO
dan Masyarakat Ekonomi Eropa
(MEE). Pencapaian lain Adenauer
mencakup rekonsiliasi dengan
Perancis dan usahanya ke arah
rekonsiliasi dengan Israel.
dipergunakan sebagai legitimasi diktatur partai yang berhaluan
marxis-leninis. Garis pemisah dengan landasan kekuasaan rezim
Nazi terutama hendak ditarik dengan alat politik-kelas, yaitu dengan
menasionalisasi milik pengusaha pertanian dan industri.
Sebaliknya orang yang tergolong “kaki-tangan Nazi” boleh
berbakti dalam “pembangunan sosialisme”. Ada juga sejumlah
bekas anggota partai NSDAP yang meraih posisi penting di RDJ
setelah menjalani apa yang disebut denazifikasi. Namun jumlah
mereka tidak begitu besar dan kasusnya kurang spektakuler
dibandingkan dengan kasus yang terjadi di Jerman Barat.
“Kisah sukses Republik Federal Jerman” takkan pernah
ada tanpa adanya “keajaiban ekonomi” pada dasawarsa 50-an
dan 60-an, yaitu periode boom terlama pada abad ke-20. Berkat
konyungtur tinggi itu, politik ekonomi-pasar berorientasi sosial
yang dijalankan oleh menteri perekonomian federal pertama,
Ludwig Erhard, memperoleh legitimasinya karena berhasil. Sukses
itu mempercepat integrasi hampir delapan juta orang Jerman
yang terusir dari kampung halamannya di bekas wilayah
timur Reich Jerman, dari daerah Sudeten dan dari beberapa kawasan
lain di bagian timur Eropa Tengah dan di Eropa Tenggara.
Kemajuan ekonomi juga berperan besar dalam mengikis perbedaan
kelas dan perbedaan haluan keagamaan, membatasi
daya tarik partai-partai radikal, serta membuat partai-partai demokratis
yang besar berkembang menjadi partai yang berakar
dalam rakyat. Hal itu pertama-tama dialami oleh Uni Demokrat
Kristen (CDU) dan Uni Sosial Kristen (CSU), kemudian oleh Partai
Sosialis-Demokrat (SPD). Namun kesejahteraan sosial itu juga
menunjukkan sisi lain di bidang politik dan moral, yaitu dengan
memudahkan orang untuk tidak berintrospeksi dan menolak
pertanyaan kritis orang lain tentang peranan masing-masing
dalam kurun waktu 1933-1945. Filsuf Hermann Lübbe menyebut
perlakuan masa lampau seperti itu “pendiaman komunikatif”
(sambil menilainya sebagai faktor yang diperlukan dalam proses
stabilisasi tatanan demokratis di Jerman Barat).
Dalam Republik Weimar, golongan kanan berhaluan
nasionalis, sedangkan golongan kiri berhaluan internasionalis.
Lain halnya di Republik Federal Jerman: Kekuatan tengah-kanan
pimpinan Kanselir Federal pertama Konrad Adenauer menmenggambarkan
negara-negara demokrasi Barat sebagai plutokrasi
imperialis, dan tatanan Jerman sendiri sebagai perwujudan
keadilan sosial yang sempurna. Tidaklah masuk akal seandainya
pasca-1945 demokrasi Barat kembali diserang. Akibat meremehkan
ide-ide politik Barat, Jerman telah membayar harga yang
sangat tinggi, dan semboyan-semboyan lama takkan laku lagi.
1949–1990: “Dwikenegaraan” Jerman
Pada era pascaperang, hanya satu bagian Jerman diberi peluang
kedua untuk membangun kehidupan demokrasi: yang di barat.
Para wakil masing-masing parlemen daerah hasil pemilu bebas
di zone pendudukan Amerika Serikat, Inggris dan Perancis berkumpul
di Bonn pada tahun 1948/49 dan membentuk Dewan
Parlementer. Mereka merumuskan konstitusi yang menarik konsekuensi
sistematis dari kesalahan konstruksi konstitusi Reich dari
tahun 1919, dan dari kegagalan Republik Weimar. Namanya
Undang-Undang Dasar (Grundgesetz) Republik Federal Jerman.
Negara demokrasi Jerman yang kedua dirancang untuk menjadi
demokrasi parlementer yang berfungsi dengan baik, dengan
kanselir federal yang kuat posisinya dan yang hanya dapat digulingkan
oleh “mosi tidak-percaya konstruktif”, artinya melalui
pemilihan penggantinya, dan dengan presiden federal yang kewenangannya
terbatas sekali. Berbeda dengan konstitusi Republik
Weimar, tidak ada ketentuan mengenai legislasi langsung
oleh rakyat yang menyaingi parlemen. Undang-undang dasar ini
mengambil sikap tegas terhadap warga yang memusuhi demokrasi
secara terbuka. Tindakan yang dapat diambil bahkan sampai
ke pencabutan hak-hak dasar dan pelarangan partai yang
menentang konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Federal. Dasar
negara ditetapkan dengan rumusan yang menutup peluang
untuk merongrongnya, sekalipun oleh mayoritas parlemen yang
dapat mengubah konstitusi, sehingga demokrasi tidak mungkin
disingkirkan secara “legal”, seperti pada tahun 1933.
Sementara bagian barat Jerman menarik pelajaran “antitotaliter”
dari zaman kekuasaan Nazi, bagian timur, yaitu zone
pendudukan Uni Sovyet yang kemudian menjadi Jerman Timur
atau RDJ, harus puas dengan sikap “antifasis”. Pengertian itu
Undang-Undang Dasar
Tatanan politik dan hukum Republik
Federal Jerman didasari oleh
konstitusi. Mula-mula undangundang
dasar tersebut dimaksudkan
sebagai pegangan untuk masa
peralihan yang akan digantikan
oleh konstitusi yang berlaku untuk
seluruh Jerman. Dengan bergabungnya
Jerman Timur dengan wilayah
berlakunya undang-undang
dasar RFJ pada tanggal 3 Oktober
1990, UUD itu menjadi konstitusi
bagi seluruh Jerman. Konstitusi itu
menandai sejarah keberhasilan
Jerman setelah jatuhnya rezim Nazi
dan dianggap sebagai pencapaian
istimewa dalam sejarah Jerman.
RDJ
Republik Demokrasi Jerman didirikan
pada tahun 1949 di zone pendudukan
Uni Sovyet di Jerman dan
sektor timur kota Berlin. Eksistensinya
berakhir pada tanggal 2 Oktober
1990. RDJ, atau Jerman Timur,
termasuk Blok Timur yang berada
di bawah hegemoni Uni Sovyet.
Pada pemberontakan rakyat tahun
1953 terjadi demonstrasi di seluruh
wilayah RDJ yang ditumpaskan
dengan kekerasan oleh pasukan
Uni Sovyet yang dibantu oleh
kepolisian Jerman Timur.
Sejarah dan Masa Kini
3
17 Juni 1953: Protes terhadap
pemerintah Jerman Timur
diungkapkan dalam demonstrasi
di lebih dari 400 kota di RDJ
Simbol beroda: Mobil VW Kodok
melambangkan kemajuan
ekonomi tahun lima puluhan
44 Fakta Mengenai Jerman
Fakta Mengenai Jerman 47
Revolusi secara damai
Dengan revolusi dari bawah yang
terjadi secara spontan dan yang
mengabaikan kekerasan, rakyat
Jerman Timur berhasil meraih
kekuasaan dalam jangka waktu
beberapa minggu saja di musim
gugur 1989. Pada tanggal 9
November 1989, orang meruntuhkan
sebagian dari Tembok
Berlin, lambang pembelahan
Jerman dan simbol Perang Dingin.
Peristiwa itu didahului oleh
gerakan pelarian masal warga RDJ
yang meninggalkan negara
mereka melalui Praha, Warsawa,
dan perbatasan antara Hongaria
dan Austria yang telah dibuka
sementara itu. Di samping itu
terjadi aksi unjuk rasa besarbesaran,
khususnya di Leipzig,
protes terbuka oleh orang-orang
terkenal dan tokoh pembela hak
warga, serta tuntutan akan
kebebasan bepergian yang
semakin gencar.
Pada tahun 80-an, tatanan pascaperang mulai goyah. Krisis Blok
Timur diawali dengan pendirian serikat kerja independen
“Solidarnosc” di Polandia pada tahun 1980, yang disusul dengan
pemberlakuan keadaan darurat perang akhir tahun 1981. Tiga
setengah tahun kemudian, pada bulan Maret 1985, Mikhail
Gorbachov meraih tampuk kekuasaan di Uni Sovyet. Pada bulan
Januari 1987, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Sovyet yang
baru itu mengucapkan kalimat bernada revolusioner, “Kita butuh
demokrasi seperti kita butuh hawa untuk bernapas”. Pesan
itu mengilhami para pejuang hak warga di Polandia dan Hongaria,
di Cekoslovakia dan di RDJ. Pada musim gugur 1989, tekanan
akibat aksi-aksi protes di Jerman Timur menjadi begitu kuat,
sehingga hanya intervensi militer oleh Uni Sovyet yang dapat
menyelamatkan rezim komunis. Namun Gorbachov tidak bersedia
melakukannya. Akibatnya, pimpinan partai di Berlin Timur
mengalah kepada revolusi secara damai di RDJ: Pada tanggal 9
November 1989 Tembok Berlin pun runtuh – sebuah simbol
ketidakbebasan, seperti rumah tahanan Bastille di Paris, yang
jatuh dua abad sebelumnya, pada tahun 1789.
1990: Reunifikasi
Setelah terbukanya Tembok Berlin pada tahun 1989 masih dibutuhkan
sebelas bulan sampai reunifikasi Jerman terwujud.
Penyatuan kembali itu sesuai kemauan rakyat di kedua negara
Jerman. Dengan mayoritas besar, para pemilih di Jerman Timur
yang turut serta dalam pemilihan bebas pertama (dan terakhir)
jalankan politik ikatan dengan Barat dan integrasi Eropa Barat
secara supranasional. Golongan kiri moderat, partai SPD di bawah
ketuanya yang pertama setelah perang, Kurt Schumacher,
dan penggantinya Erich Ollenhauer menampilkan profil yang jelas
berciri nasional, dengan memprioritaskan reunifikasi Jerman
di atas integrasi ke Barat. Baru pada tahun 1960 SPD menerima
perjanjian-perjanjian, yang pada tahun 1955 memungkinkan
Republik Federal Jerman menjadi anggota NATO. Partai Sosialis-
Demokrat harus mengambil langkah itu, agar dapat memperoleh
tanggung jawab pemerintahan di RFJ. Hanya dengan mengakui
perjanjian-perjanjian dengan pihak Barat itu, mereka dapat
menjadi mitra yunior dalam pemerintahan koalisi besar pada
tahun 1966 dan tiga tahun kemudian meluncurkan “neue
Ostpolitik” (politik baru terhadap Eropa Timur) di bawah Kanselir
Federal pertama dari SPD, Willy Brandt. Berkat Ostpolitik itu,
Republik Federal Jerman dapat memberikan sumbangan sendiri
demi peredaan ketegangan antara Timur dan Barat, dapat meletakkan
dasar baru bagi hubungan dengan Polandia melalui
pengakuan garis perbatasan di Sungai Oder dan Neiße (walaupun
pengakuan itu tidak berlaku penuh secara de jure), dan dapat
mengikat perjanjian dengan RDJ yang mengatur hubungan
antar-Jerman. Perjanjian Empat-Sekutu mengenai Berlin yang
diikat pada tahun 1971, namun sebenarnya hanya menyangkut
Berlin Barat dan hubungannya dengan Republik Federal Jerman,
juga mustahil terwujud tanpa adanya integrasi kokoh ke Barat
dari yang lebih besar di antara kedua negara Jerman itu.
Rangkaian perjanjian Eropa Timur (1970-1973) oleh pemerintahan
koalisi SPD-FDP pimpinan Brandt dan Scheel, terutama
menanggapi pengukuhan terbelahnya Jerman pada tanggal
13 Agustus 1961 dengan dibangunnya Tembok Berlin. Dengan
semakin mundurnya kemungkinan reunifikasi, politik RFJ
harus mengutamakan upaya meringankan akibat pembelahan
itu demi kebersamaan bangsa. Pemulihan persatuan Jerman
tetap menjadi tujuan resmi Republik Federal Jerman. Namun
setelah berlakunya perjanjian dengan Eropa Timur itu, harapan
akan terbentuknya negara kebangsaan Jerman terus mengecil.
Di Jerman Barat, perubahan sikap itu tampak lebih jelas pada
generasi muda ketimbang pada angkatan yang lebih tua.
Willy Brandt (1913–1992)
Tokoh dari Partai Sosialis Demokrat
ini memegang jabatan Kanselir
Federal dari Republik Federal
Jerman dari tahun 1969 sampai
1974. Untuk apa yang dikenal
sebagai Ostpolitik-nya, yaitu politik
peredaan ketegangan dan
pencarian keseimbangan dengan
negara-negara Eropa Timur
(”politik langkah-langkah kecil“),
Brandt menerima Hadiah Nobel
untuk Perdamaian pada tahun
1971. Politik detentenya ikut
membuka jalan bagi Konferensi
Mengenai Keamanan dan Kerja
Sama di Eropa (CSCE).
Sejarah dan Masa Kini
3
Penyandang Hadiah Nobel
Perdamaian 1971:
Willy Brandt
Politik dunia di daerah Kaukasus:
Kanselir Federal Kohl, pemimpin
Kremlin Gorbachov dan Menteri
Luar Negeri Jerman Genscher
(dari kanan) duduk bersama
pada musim panas 1990 untuk
menjernihkan beberapa masalah
berkenaan dengan reunifikasi
46 Fakta Mengenai Jerman
Fakta Mengenai Jerman 49
nal, dan melaksanakan sebagian kedaulatannya secara bersama
dengan negara anggota lainnya. Banyak hal yang membedakan
negara kebangsaan Jerman yang kedua dengan yang pertama –
yaitu semua hal yang membuat negara pimpinan Bismarck itu
menjadi negara militer dan negara otoriter. Di lain pihak ada
juga garis keberlanjutan. Jerman Bersatu sebagai negara hukum
dan konstitusi, sebagai federasi dan negara sosial melanjutkan
tradisi yang berakar jauh ke abad ke-19. Ini berlaku pula untuk
hak pilih yang umum dan sama, dan untuk budaya parlemen
yang telah berkembang dalam Reichstag di era Kekaisaran Jerman.
Kontinuitas juga terjadi dalam hal wilayah: Perjanjian Dua-
Plus-Empat, dokumen pendirian Jerman Bersatu menurut hukum
internasional, sekali lagi mengukuhkan solusi “Jerman yang
kecil”, yaitu Jerman dan Austria sebagai dua negara terpisah.
Masalah Jerman telah dipecahkan sejak tahun 1990, tetapi
masalah Eropa belum selesai. Dengan perluasan pada tahun
2004 dan 2007, UE mencakup dua belas negara lagi. Sampai terjadinya
pergantian era pada tahun 1989-1991, sepuluh di antara
negara itu berhaluan komunis. Semua anggota baru itu dahulu
bagian dari kawasan negeri Barat, yang ciri-cirinya ialah tradisi
hukum yang pada dasarnya sama, juga pemisahan dini antara
kekuasaan lembaga keagamaan dan lembaga duniawi, serta antara
kekuasaan raja dan wewenang wakil golongan masyarakat.
Namun kebersamaan itu berarti juga pengalaman derita dan
maut yang diakibatkan oleh permusuhan atas dasar perbedaan
agama atau kebangsaan, serta oleh rasisme. Masih dibutuhkan
waktu agar bagian-bagian Eropa yang pernah terpisah itu dapat
berkembang bersama. Proses ini hanya akan berhasil, jika pendalaman
persatuan Eropa berjalan seiring dengan perluasan UE.
Pendalaman tidak cukup dengan reformasi institusional, tetapi
memerlukan pemikiran bersama mengenai sejarah Eropa dan
mengenai kesimpulan yang harus ditarik dari sejarah itu. Kesimpulan
yang paling penting maknanya ialah kesadaran mengenai
sifat nilai-nilai Barat yang berlaku umum, terutama hak asasi
manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Nilai-nilai tersebut
dikembangkan secara bersama oleh Eropa dan Amerika, dan
nilai-nilai itu harus dipegang seterusnya dan menjadi tolok ukur
yang dipakai dunia luar untuk menilai Eropa dan Amerika. •
48 Fakta Mengenai Jerman
untuk parlemen pada tanggal 18 Maret 1990 memberikan suara
kepada partai-partai yang menuntut penggabungan RDJ kepada
Republik Federal selekas mungkin. Sebagai dasar hukumnya,
pada pertengahan tahun 1990 dirundingkan perjanjian antara
kedua negara Jerman. Sebelumnya telah disepakati uni moneter.
Pada waktu yang sama, Republik Federal dan RDJ pun merumuskan
Perjanjian Dua-plus-Empat dengan keempat negara sekutu
yang bertanggung jawab bagi Berlin dan bagi Jerman sebagai
keseluruhan. Perjanjian itu mengatur persyaratan reunifikasi
Jerman di bidang-bidang politik luar negeri dan keamanan.
Masalah Jerman terpecahkan pada tahun 1990 sesuai
tuntutan lama akan “Persatuan dalam Kebebasan”. Solusi itu
hanya dapat dicapai atas persetujuan semua negara tetangga.
Hal itu berarti juga, hanya secara bersamaan dengan tercapainya
solusi bagi masalah besar lain di abad ke-20, yaitu masalah
Polandia. Pengakuan perbatasan barat Polandia sepanjang Sungai
Oder dan Sungai Neiße secara final dan mengikat menurut
hukum internasional merupakan prasyarat bagi reunifikasi Jerman
dalam perbatasan yang berlaku de facto pada tahun 1945.
Menurut pemahamannya sendiri, Jerman yang bersatu
kembali itu bukan “demokrasi pascanasional di antara negaranegara
kebangsaan” – begitu Republik Federal yang “lama” disebut
oleh ahli ilmu politik Karl Dietrich Bracher pada tahun
1976 – melainkan negara kebangsaan demokratis pascaklasik di
antara negara-negara sejenis. Negara Jerman itu terikat dengan
kuat di dalam gabungan negara Uni Eropa (UE) yang supranasio-
Perjanjian Dua-plus-Empat
Dengan sebutan singkat itu
dinamakan ”Peraturan Final
Menyangkut Jerman“ yang diikat
di Moskwa pada tanggal 12
September 1990 antara kedua
negara Jerman dan keempat
negara pemenang Perang Dunia II
(Amerika Serikat, Inggris, Perancis,
Uni Sovyet) untuk mengamankan
reunifikasi Jerman dari segi politik
luar negeri. Melalui perjanjian
tersebut dipulihkan kedaulatan
negara Jerman secara penuh.
Perbatasan Jerman dengan negaranegara
tetangga diakui sebagai
garis perbatasan final, dan Jerman
melepaskan tuntutan atas wilayah
tertentu yang termasuk wilayah
Jerman sebelum perang.
3
Tema ini di Internet
www.dhm.de
Deutsches Historisches Museum
memaparkan berbagai aspek sejarah
(bhs. Jerman, Inggris). Yang menarik
juga situs Lebendiges Museum Online,
www.dhm.de/lemo (bhs. Jerman)
www.hdg.de
Museum Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland di Bonn
menayangkan informasi mengenai
sejarah kontemporer (bhs. Jerman,
Inggris, Perancis)
www.wege-der-erinnerung.de
Proyek bersama Eropa yang membahas
perang-perang dan konflik yang
terjadi pada pertengahan pertama
abad ke-20 (bhs. Jerman, Inggris,
Perancis, Italia, Belanda, Spanyol)
www.holocaust-mahnmal.de
Tampilan monumen peringatan untuk
kaum Yahudi Eropa yang terbunuh
(bahasa-bahasa Jerman, Inggris)
www.historikerverband.de
Situs web Ikatan Ahli-Sejarah Jerman,
yaitu organisasi sejarawan terbesar di
Eropa (bahasa Jerman)
Sejarah dan Masa Kini
Koleksi besar: Museum Sejarah
Jerman di Berlin memiliki sekitar
700.000 obyek yang berhubungan
dengan sejarah Jerman
Heinrich August Winkler
Guru besar untuk sejarah terkini
pada Humboldt-Universität di
Berlin sejak 1991 sampai pensiun
2007, termasuk sejarahwan Jerman
terkemuka. Melalui karyanya
Der lange Weg nach Westen (Jalan
Panjang Menuju Barat), Winkler
meraih reputasi internasional.